Berhakkah Malaysia mengklaim Ambalat??

Dengan fakta dan tinjauan hukumnya, selanjutnya timbul pertanyaan
“Berhakkah Malaysia mengklaim Ambalat??”

Menurut saya siy jelas TIDAAAAAAAAAAK.
Tapi ternyata persoalannya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Begini ceritanya….

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggunakan dasar UNCLOS 1982 tadi. Nah, permasalahannya adalah, walaupun Indonesia dan Malaysia telah menandatangi dan meratifikasi UNCLOS dan mengklaim 12 mil territorial seas dan continental shelf dan juga EEZ (Exclusive Economic Zone) sejauh 200 mil, hanya satu pihak yang telah membuat klaim atas wilayah jurisdiksinya.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Dalam UNCLOS 1982 pun, telah dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan. Konsepsi itu menyatukan wilayah kita. Di antara pulau-pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Hal itu diundangkan dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU No 4/1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita.

Namun, dalam UU No 6/1996 itu tidak ada peta garis batas Indonesia, yang ada hanya peta ilustratif. Padahal, menurut UNCLOS 1982, Indonesia harus membuat peta garis batas, yang memuat koordinat garis dasar sebagai titik ditariknya garis pangkal kepulauan Indonesia. Lalu timbul sengketa Sipadan-Ligitan, dan kita tergopoh-gopoh membuat Peraturan Pemerintah No. 38/2002, yang memuat titik-titik dasar termasuk di Pulau Sipadan-Ligitan. Tetapi PP itu harus direvisi karena ICJ (mahkamah international) memutuskan kedua pulau itu milik Malaysia.

Ada sebuah pendapat yang dinyatakan oleh seorang petinggi negara kita bahwa Malaysia bukanlah negara kepulauan sehingga tidak berhak atas laut teritorial. Ini pernyataan yang sangat keliru.
Menurut Konvensi hukum laut, sebuah negara pantai (negara yang wilayah daratannya secara langsung bersentuhan dengan laut) berhak atas zona maritim laut teritorial, EEZ, dan landas kontinen sepanjang syarat-syarat (jarak dan geologis) memungkinkan. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia dan Malaysia yang sama-sama telah meratifikasi UNCLOS III memang berhak untuk mengklaim wilayah laut. Hanya saja, seperti dapat diduga, memang akan terjadi tumpang-tindih klaim antar kedua negara. Ambalat, di satu sisi, berada pada klaim tumpang tindih ini. Dengan demikian, Malaysia secara hukum memang berhak atas klaim tersebut. Oh No!

Diberikannya kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia oleh ICJ pada tahun 2002 melahirkan potensi berubahnya konfigurasi garis pangkal Indonesia dan Malaysia. Garis pangkal Indonesia kini tidak lagi menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal sehingga zona laut yang bisa diklaim akan berubah dan cenderung menyempit. Sementara itu, Malaysia bisa saja menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal yang konsekuensinya adalah wilayah laut yang bisa diklaim akan melebar ke bagian selatan. Ini juga yang memperkuat dasar klaim Malaysia terhadap ambalat. Namun demikian, tetap ada kemungkinan Indonesia menolak memberikan peran penuh (full effect) kepada kedua pulau tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap klaim malaysia.


Pendapat umum mengatakan bahwa klaim Indonesia lebih kuat dibandingkan klaim Malaysia karena klaim Indonesia berdasarkan UNCLOS III sedangkan klaim malaysia berdasarkan Peta 1979 yang dibuat secara sepihak. Hal ini benar adanya, namun tidak berarti bahwa Malaysia tidak mengacu kepada UNCLOS III mengingat Malaysia juga telah meratifikasinya. Di sisi lain, peta tahun 1979 memang dibuat sepihak dan Indonesia telah memprotesnya bahkan pada bulan Februari 1980. Perlu diingat lagi bahwa pada dasarnya Malaysia boleh saja mengajukan klaim sepihak, tugas Indonesia dan negara lainlah untuk menolak atau menyetujui klaim tersebut. Intinya adalah negosiasi dan kesepakatan bilateral.
Bukankah Indonesia juga melakukan hal yang sama terhadap si kecil Palau yang mana klaim kita jauh melampuai garis tengah antara Indonesia dan Palau. Sepanjang Palau tidak/belum memprotes, toh tidak ada yang emosi karenanya. Rakyat Indonesiapun tidak begitu peduli dan tidak mau tahu dengan hal ini. Namun tentu saja dosa tidak boleh dibayar dosa. Kesalahan Malaysia yang mengklaim sepihak tidak bisa diampuni hanya gara-gara Indonesia juga mengklaim sepihak atas Palau.

Clive Schofield, mengatakan bahwa negosiasi adalah jalan keluar terbaik menyelesaikan masalah ini. Dengan negosiasi, akan dimungkinkan mencapai apa yang diinginkan tanpa ada yang kalah dan menang. Tentu saja, menurutnya, dalam bernegosiasi kita tidak bisa berharap akan memperoleh seluruh keinginan kita. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa Malaysia memang juga berhak atas klaim wilayah laut.

Dengan menyerahkan kasus ini kepada Mahkamah Intenasional (ICJ) kedua pihak akan kehilangan kendali terhadap kasus ini. Sederhananya, kita menyerahkan segala keputusan kepada pihak ketiga yang belum tentu bisa sepenuhnya memahami histori dan emosi hubungan kedua negara. Hal ini tentu akan diperburuk dengan kelemahan kita dalam menyediakan bukti-bukti hukum.

Ada hal menarik, bahwa Indonesia ternyata telah melakukan cukup banyak hal berkaitan dengan penyelesaian perbatasan laut internasional dengan negara tetangga. Dari rangkuman Clive Schofield, terlihat setidaknya ada 8 perjanjian yang telah disepakati dengan negara tetangga. Sebuah prestasi yang luar biasa. Hal semacam ini nampaknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih menghargai usaha pemerintah. Masih menurut Clive, Indonesia adalah Bapak dari Negara Kepulauan yang telah berkontribsi signifikan dalam pembentukan UNCLOS III. Konsep negara dan garis pangkal kepulauan adalah wujud kontribusi Indonesi dalam konvensi tersebut.
Mengingat Indonesia telah berpengalaman dalam penyelesaian perbatasan laut dengan negara tetangga, adalah wajar jika Indonesia seharusnya percaya diri dalam menyelesaikan masalah Ambalat dengan Malaysia. Pengalaman ini tentu saja akan menjadi nilai tambah dalam bernegosiasi dengan Malaysia nantinya. Dengan tegas, Clive Schofield bahkan menyatakan bahwa sesungguhnya Indonesia tidak perlu ahli asing dalam hal ini. ”I am cofused what I am doing here now”, begitu dia berkelakar.


Sumbernya disini teman-teman:

http://madeandi.wordpress.com/2005/05/18/rapuhnya-batas-wilayah-negara-kepulauan-indonesia-refleksi-masyarakat-kita-untuk-ambalat/

Hoaaaaaah, hasil saya belajar Marine Affairs cukup sampai disini teman2.

Semoga Indonesia bisa mempertahankan Ambalat dengan negosiasi cerdasnya. Semoga ahli-ahli hukum laut Indonesia memberikan kontribusi terbaiknya demi kedaulatan bangsa.

Hm…jadi inget masa-masa belajar hukum laut jaman dulu. Ujiannya susah euy! Apalan semua. *curhatgapenting.com*

Advertisements

41 thoughts on “Berhakkah Malaysia mengklaim Ambalat??

  1. @ linasophy :Makasih lin, adeeem!Kita laporin RT aja kali ya?Biar ga dapet jatah kompor.Udh jago ngomporin dia.*lin, udah adem gni jadi laper, ada makanan ga?*Hehehehe

  2. Oey2. . . Ibu vita yg baik. . Bolehkah ku foward 2 postinganmu Γ¬nih. Biar teman2 daku pada tau juga. . .Minimal tidak telmi, begitu. . .Ok? . . Ok? . . Ok?*lebay.com

  3. kalau begitu…ambalat dimiliki bersama saja….:)saya juga heran sama Indo, dulunya seolah tak 'butuh' pulau, giliran dicaplok bangsa lain, baru ribut…mana angkatan lautnya sedikit lagi!

  4. Setuju sama mas Suga….Indonesia tuh baru mencak2 setelah pulaunya direbut, padahal dulu gak diurus sama sekali….Kasusnya sama ke Simpadan dan Ligitan, setelah malaysia bikin resort, t4 diving trus dapat hasil baru deh indonesia rame2 ngakuin pulau itu….Yah…wlopun Malaysia teteup salah siy, ngambil milik orang lain tanpa ijin, tapi Indonesia juga harusnya instrokpeksi diri πŸ˜€

  5. Heheheh….Tapi mungkin indonesia ga ambil tindakan apa2 karena memang merasa itu adalah wilayah kedaulatannya. Macem reog dan lagu rasa sayange kan juga gitu.Mudah2an dengan kasus ini, pemerintah bener2 memenuhi janjinya untuk memperhatikan wilayah perbatasan atau pulau2 terluar.

  6. Iyah, tp sbnrnya kalo dilihat lbh jauh, mrk jga ga klaim sembarang klaim. Pasti punya "alasan rahasia" dibalik itu/sok merasa memiliki.Parahnya, krn sdh merasa memiliki lbh dlu, indonesia tdk scr legal hitam di atas putih mendata kekayaan budaya dan alamnya. So, tetangga jdi ga tau yg pnya kita yg mana aja.Nasibnya indonesia pnya tetangga kek malay yg tukang klaim. Udh satu rumpun budaya, byk org jawa, bugis dll, yg sdah hidup lama di malaysia dan membawa budaya leluhurnya, di tambah lgi batas2 wilayah ga semuanya dipertegas.Hwaaa sptnya makin panjang.

  7. Ttg budaya, apa perlu harus diklaim trus dipatenkan begitu? Menurutku koq bukan langkah yang bijak. Indonesia khan ga ribut koq kalo orang2 Malaysia pada menggunakan reog atau kuda lumping pada acara2 massal. Mulai ribut setelah mereka mengjklaim dan mematenkan. Jika udah pake paten2an khan masuk ke wilayah legalitas gitu..

  8. Iya kang dul, aku setuju. Mereka itu kok ya semua-mua di klaim.Padahal udah tau sebagai bangsa serumpun, sudah sewajarnya punya kebudayaan yang hampir sama.Malah keknya budaya aslinya tuh sebenernya berasal dari Indonesia dech.

  9. hmmm…. bu dosen, saya nanya donk… jadi sebenernya malaysia itu kurang kerjaan ya? mending ngurusin penduduknya aja yg sering melakukan tindak kekerasan sama PRT2nya.. drpada ngurusin Indonesia…

  10. Ak jga lg ga update akhir2 ini. Cuma keknya malay minta maaf atas tindakan provokasinya aja. Tp perundingan tetep berjalan. Kalo ga salah dlm waktu dkat bkal ada perundingan lagi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s