Ambalat dalam perspektif Hukum Laut International

Nah, setelah tau fakta-faktanya, mari kita liat dalam perspektif hukumnya. *udah gaya professor aja gw*

UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang disetujui oleh 158 negara pada tahun 1982 (termasuk Indonesia dan Malaysia) dan European Community atau yang disebut juga Law of the Sea Convention adalah sebuah dokumen peraturan antarbangsa yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa-sengketa wilayah yang merupakan wilayah lautan. Dia melengkapi dokumen Konvensi Geneva 1958 tentang Landas Kontinen, yang juga banyak digunakan pada masanya dalam menentukan batas wilayah sebuah negara. Akan tetapi, selain melengkapi, UNCLOS juga mengubah beberapa pengertian yang sebelumnya ada dalam Konvensi Geneva 1958.

Dua hal yang lebih maju dalam UNCLOS adalah mengenai Landas Kontinen dan EEZ yang diutarakan Menlu Malaysia sebagai dua pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita semua mencoba mengetahui apa sebenarnya yang tertuang dalam UNCLOS.

Salah satu pedoman penting untuk penetapan garis batas antara Indonesia dan Malaysia di sekitar Laut Sulawesi adalah Pasal 15 UNCLOS yang berbunyi: “Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satu pun di antaranya berhak, kecuali atas persetujuan yang lainnya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku apabila terdapat hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorialnya antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas”.

Merujuk pada ketentuan pasal di atas, penetapan batas sepihak oleh Malaysia dalam Peta 1979 bertentangan dengan aturan tersebut.
Pasal lain yang membedakan Indonesia dan Malaysia dalam cara penarikan garis batas wilayahnya adalah status Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) sebagai disebutkan dalam Pasal 46 dan 47 UNCLOS. Dalam pasal 47 (1) itu disebutkan, “Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu”.

Akan tetapi dalam Pasal 47 (9) juga disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian kepada Sekjen PBB”. Sementara itu mengenai Zona Ekonomi Eksklusif, dalam Pasal 57 ditegaskan bahwa “Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur”.

Jika kita melihat lebih jauh ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS tersebut, maka dasar pemahaman dan pengetahuan atas pasal-pasal dalam konvensi tersebut barulah sebagian dari modal untuk beradu argumentasi. Yang tak kalah pentingnya adalah penguasaan teknologi sekaligus pengetahuan untuk mengetahui kondisi geologis kawasan Laut Sulawesi, khususnya sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Modal untuk berdebat akan lebih lengkap apabila kita juga memiliki dokumen-dokumen sejarah mengenai pemanfaatan kawasan yang disengketakan tersebut.

Untuk mengingatkan kembali, gugatan Indonesia terhadap wilayah di perairan Laut Sulawesi sudah disampaikan sejak tahun 1979 ketika Malaysia mengeluarkan peta wilayahnya, dengan batas-batas yang membuat wilayah sejumlah negara lain pun masuk menjadi wilayah Malaysia. Ketika peta itu dibuat, UNCLOS memang belum ada. Ketika UNCLOS berlaku, banyak negara melakukan penyesuaian batas-batas wilayah mereka termasuk Indonesia. Tidak demikian halnya dengan Malaysia, padahal negara itu juga meratifikasi UNCLOS.

Fakta lainnya, meski Malaysia memasukkan wilayah sekitar Blok Ambalat dan Ambalat Timur sebagai wilayah mereka dalam peta 1979, negeri jiran itu tidak pernah memprotes pemberian hak eksplorasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Pertamina kepada sejumlah perusahaan minyak. Sikap Malaysia berubah pasca-Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan resmi menjadi wilayah mereka.

Dengan demikian menurut pihak Indonesia, klaim Malaysia atas Ambalat tidaklah sesuai dan dengan UNCLOS, karena Peta Malaysia 1979 dibuat sebelum UNCLOS dikeluarkan, dan peta 1979 itu tidak pernah direvisi kembali setelah UNCLOS berlaku. Pihak Indonesia juga berpendapat bahwa Blok Ambalat dan Ambalat Timur, sah milik Indonesia karena dengan menggunakan konsep archipelago state yang tertera di UNCLOS, maka garis pangkal harus ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Dengan demikian, jika Malaysia menggunakan UNCLOS 1982 untuk menetapkan batas wilayah perairannya maka Malaysia hanya bisa menarik baselines Negara Bagian Sabah dari daratan utamanya, bukan dari Pulau Sipadan atau Ligitan, karena Malaysia bukanlah negara kepulauan melainkan negara pantai biasa (coastal state), yang hanya boleh memakai garis pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal lurus (straight baselines) jika syarat-syarat tertentu dipenuhi.

Dengan status Malaysia sebagai coastal state, pihak Indonesia berpendapat bahwa Malaysia hanya dapat memiliki wilayah 12 mil di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan untuk resmi menjadi perairan teritorial Malaysia.
 
Di atas kertas, posisi Indonesia lebih unggul apabila bernegosiasi dengan Malaysia soal wilayah Blok Ambalat dan Ambalat Timur itu berdasarkan UNCLOS. Akan tetapi, Malaysia pun pasti mempunyai “senjata rahasia” untuk mereka pakai dalam beradu argumentasi dengan Indonesia, dan begitu pula dengan Indonesia. Apa pun senjata rahasia para juru runding kedua negara itu, bentuknya pastilah pengetahuan yang luas, mendalam, dan hasil pemikiran yang cerdas. Senjata seperti itu memang jauh lebih terhormat ketimbang senjata peluru kendali, peluru meriam, dan sejenisnya, yang terpasang di kapal perang atau pesawat tempur kedua negara.

Klo yang ini, sumbernya dari sini :

http://rakaryansukarjaputra.kompasiana.com/2009/06/07/ambalat-1/

Advertisements

18 thoughts on “Ambalat dalam perspektif Hukum Laut International

  1. di level publik umum… masalah malaisia tidak semata ambalat.. namun akumulasi dari begitu banyak gesekan antar masyarakat kedua negara…belum lagi masalah krisis harga diri sebagai bangsa setelah berbagai kejadian yg membuat kita merasa selalu menjadi pecundangstrategi diplomatis dengan modal wawasan dan kecerdasan memang perlu…tapi jika militer yg kita miliki tampak loyo… setidaknya akan ada dua dampak.. kedalam kita makin tidak percaya diri… keluar kita makin idak dihargai…jika kedua hal tsb semakin menjadi… sebagai sebuah bangsa kita berada di ambang penghancuran…jadi hendaknya masalah ini dipandang lebih komprehensiv lagi…

  2. @ mas doni :Memang betol mas, kekuatan perang kita memang harus siap sedia. Kalo di liat lbh jauh, siapa yg mulai menginvansi wilayah dluan? Mereka kan.Mereka mmg seolah memprovokasi lwt jalur militer. Jdi boleh saja kita layani.Lu jual, gw beli deh! HeheheheTp jalur diplomasi tetap harus diupayakan maksimal mas. Mudah2an martabat bangsa ini bsa diraih kembali, tanpa menjatuhkan lbh byk korban.*mengingat sudah byk TKI2 yg menjadi korban*

  3. Wah. . . Pakar kelautan akhrnya angkat bicara. . .[iya dunk, masa angkat karung beras. Itu mah kuli]*vit, kapan indonesia bisa bkin kapal skelas kapal induk pnya emrik yak? Coba punya 2 ajah. Malingsia ga brani macem2 dah. . Y ga?

  4. Hu'uh saatnya bicara!Tapi denger2 ada kemungkinan juga memunculkan isu ini adalah sebuah kesengajaan untuk membuat mata bangsa Indonesia terbuka, bahwa laut itu penting.TRus ada juga rumor yang bilang, klo malaysia memang tidak ingin merebut wilayah Ambalat, tapi mereka itu menginginkan pengelolaan bersama. Ya no way la yaw! Secara itu wilayah kita gitu!

  5. Iya mas, aku sekolah di bidang kelautan.Tapi tulisan2 ini kan aku dapet dari berbagai sumber. Trus tak kombinasiin aja, biar nyambung ceritane. Aku sama sekali ndak bikin opini baru, belum mumpuni.

  6. Angkat telepon aja lah sen..Wew, mo bikin kapal induk kek punya amrik??Tar, itung2 dulu budgetnya ya…. keknya bisa2 eike ga di gaji berpuluh-puluh tahun tuh buat nutupin hutang negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s